Kejadian bencana Longsor diakibatkan Dinding Tebing Abrasi Tidak Sanggup Menahan Beban Bangunan Rumah Lestarikan Kebudayaan Sunda, DPRD Kota Bogor Bersinergi Dengan Pemkot Bogor Senator Fachrul Razi Terima Penghargaan Tokoh Nasional Inspiratif 2022 Polsek Parung Bergerak Cepat Amankan 4 Pelajar Terlibat Tawuran GSJA Wilayah VI Kabupaten Pasangkayu Menggelar Ibadah Perayaan Natal

Home / Jakarta

Rabu, 9 November 2022 - 19:34 WIB

Aksi Unjuk Rasa Kembali Turun Jalan Menuntut Pencabutan Undang – Undang Omnibuslaw

JAKARTA, (Media Group Ajwi)- Aksi unjuk rasa kembali di lakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada tanggal 9 November 2022 bertempat di Patung Kuda, Monas, Jakarta. Aksi ini adalah lanjutan dari aksi – aksi sebelumnya terkait tuntutan yang belum di kabulkan oleh Pemerintah.Rabu (9/11/2022)

Dalam orasi yang di sampaikan oleh perwakilan masing – masing Federasi Buruh masih menitik beratkan pada isu – isu yang sudah ada.

Nurhidayat selaku salah satu perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia menyampaikan “ Aksi kali ini, kembali kami menuntut Pemerintah agar segra mencabut atau membatalkan Undang –undang ataupun kebijakan yang menyengsarakan buruh. Yang pertama kami menuntut agar Undang – Undang Omnibuslaw di cabut, terutama cluster Ketenaga kerjaan yang jelas – jelas merugikan kaum buruh. Sebagai contoh terkait pengupahan saat ini UMK tidak lagi menggunakan survey pasar terhadap harga – harga kebutuhan pokok masyarakat, hanya menggunakan aturan PP 36 UU Ciptakerja yang sangat merugikan kaum buruh “

BACA JUGA  Road Show Ketum BPI KPNPA RI Kunjungi Polda Sulsel Dan Polda Sulbar Sikapi Adanya Aduan Masyarakat

“ Yang kedua terkait kenaikan harga BBM, kami meminta agar di batalkan karena sangat merugikan dan memberatkan buruh, di mana harga – harga kebutuhan naik tetapi gaji buruh tidak naik sesuai dengan persentasi kenaikan harga – harga bahan pokok “

BACA JUGA  DPP BPI KPNPA RI Apresiasi Kapolri Copot Dan Amankan Jenderal yang Hambat Penyidikan Kasus Brigadir J

“ Yang ketiga kami meminta agar RUU KUHP di batalkan, karena sangat mengancam terkait kebebasan demokrasi di Republik Indonesia. Kita di paksa dan di giring kedalam sistim otoriter yang akan di kontrol oleh Pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu bersama – sama menyuarakan keresahan buruh dengan aksi unjuk rasa yang salah satunya kami tujukan ke Makhamah Konstutusi “

BACA JUGA  Puan: Aturan Distribusi Pertalite Harus Jamin Subsidi BBM Tepat Sasaran

Aksi masih di lakukan dengan orasi – orasi buruh sambil menunggu hasi audensi perwakilan buruh dengan perwakilan Makhamah Konstitusi dan rencananya akan terus di lakukan sampai tuntutan buruh di kabulkan oleh Pemerintan.( BK936 )

Share :

Baca Juga

Jakarta

BPI KPNPA RI Sudah Waktu Nya Kapolri Tindak Lanjuti Pengakuan Ismail Bolong yang Mengaku Setor Rp 6 Miliar ke Petinggi Polri

Jakarta

Kang Tebe Sukendar Meminta Perhatian Serius Kapolda Sumbar Terhadap Kematian TF Yang Masih Misterius

Jakarta

Presiden Jokowi Lantik Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden

Jakarta

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Terkait Progres RUU KUHP

Jakarta

Sandiaga Uno yakin Asperda mampu melewati rintangan keterpurukan Pasca Pandemi Covid 19

Jakarta

RPP DPP, Inilah Program-Program Unggulan SWI di Tahun 2023

Jakarta

Dana APBN Subsidi Energi Naik Tiga Kali Lipat: Harga BBM Bersubsidi Malah Naik?

Jakarta

Halo Pa Kapolri : Nampaknya Pengusutan Kasus Penembakan Brigadir J Masih Misteri ???