Seorang Terduga Pelaku Curanmor Tertangkap Warga, Pihak Kepolisian Lakukan Penyidikan Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun, Kemendagri Turun Langsung ke Kota Sorong Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan Llt Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

Home / Jakarta

Sabtu, 10 September 2022 - 19:45 WIB

Aliansi Perdamaian dan Keadilan (ALIANSI PEREKAD) MEMBUAT SURAT TERBUKA

Jakarta – Terjadi lagi penolakan pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon. Penolakan datang dari berbagai pihak masyarakat hingga perangkat Daerah Kota Cilegon. Dari video yang sudah viral di media sosial menunjukkan adanya Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta ikut menandatangani penolakan pendirian gereja. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sudah memberikan pernyataan jika Kota Cilegon bersikukuh tak mengeluarkan izin, maka Menag akan turun langsung untuk mendatangi Walikota Cilegon.

Untuk menyikapi penolakan tersebut, Aliansi Perdamaian dan Keadilan (ALIANSI PEREKAD), yang terdiri dari enam organisasi, yaitu Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur (PMKIT), Vox Point Indonesia, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA INDONESIA), dan Persatuan Profesi Hukum Kristen Indonesia (PPHKI), menyampaikan seruan dengan surat terbuka yang ditujukan kepada; Presiden Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Seluruh Walikota/Bupati dan Gubernur di Seluruh Indonesia

BACA JUGA  Kang Tb Sukendar Melihat IPW Terlalu Dini Minta Polri Tak Ragu Tetapkan Ketua PSSI Jadi Tersangka Kanjuruhan

SURAT TERBUKA ALIANSI PEREKAD
TERKAIT PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,
Mencermati perkembangan akhir-akhir ini, yaitu semakin marak aksi intoleransi dengan melarang umat beragama beribadah dan mendirikan rumah ibadah yang bertentangan dengan semanga kebhinekaan Indonesia, maka kami dari Aliansi Perdamaian dan Keadilan (ALIANSI PEREKAD), mengharapkan kepada pemilik kebijakan di Negara Kesatuan Republik Indinesia untuk bersikap adil. Kami dari aliansi menyerukan:

  1. Indonesia adalah negara Hukum
  2. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 yang yang berbunyi: (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”
  3. Ayat 2 Pasal 29 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara menjamin seutuhnya kemerdekaan warga untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.
  4. UUD 1945 Pasal 28E berbunyi (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  5. Kemerdekaan dalam memeluk agama sebagai hak asasi manusia tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 ayat 1 menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat 2 berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
  6. Untuk itu negara, baik pemerintah pusat hingga daerah wajib hadir untuk melindungi, membina, serta mengarahkan warganya untuk menjalankan kehidupan sesuai ajaran kepercayaan yang dianutnya tanpa halangan dan hambatan.
  7. Negara wajib menjaga serta menciptakan suasana rukun, damai dan toleransi bagi setiap umat beragama untuk bebas beribadah tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
  8. Negara berkewajiban melarang siapa pun yang melakukan penutupan rumah ibadah, penghalanagan untuk beribadah serta pelecehan terhadap ajaran agama atau kepercayaan lain dan wajib ditindak karena melanggar konstitusi dan undang-undang positif.
  9. Untuk itu kami menyerukan agar pemerintah membimbing dan membina warga negara, untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak memandang satu agama lebih tinggi dari lainnya.
  10. Agama Kristen Protestan dan Katolik adalah agama yang resmi yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia
  11. Untuk itu, sebagai Warga Negara, umat Kristiani dimanapun berada memiliki hak konstitusi untuk mendirikan Rumah Ibadah dan kebebasan beribadah di seluruh wilayah hukum Indonesia
  12. Kami menyerukan agar negara hadir untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk hadirnya rumah ibadah di daerah Cilegon
BACA JUGA  Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata Saksikan Pameran Foto dan Galeri UMKM di Gedung DPRD Kota Bogor

Demikian surat terbuka, seruan dan pernyataan sikap Aliansi Perdamaian dan Keadilan yang dapat kami sampaikan. Salam Damai dan Keadilan
Jakarta, 9 September 2022

BACA JUGA  Kebijakan Kapolri Dengan Meluluskan Sulastri Jadi Calon Polwan Polda Maluku Utara Mendapatkan Apresiasi BPI KPNPA RI

Tertanda Ketua Presidium Aliansi PEREKAD Pdt. Brigjen TNI Pur. Drs. Harsanto Adi S, M.Th. (Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Ahli Pers Dewan Pers Kamsul Hasan: UKW Bukan Syarat Menjadi Wartawan

Internasional

Bertemu Ketua Majelis Nasional Korsel, Presiden Jokowi Bahas Upaya Peningkatan Kerja Sama

Jakarta

Sikap Tegas Jaksa Agung Tegakkan Integritas , Kembali Angkat Marwah Kejaksaan

Jakarta

Pemerintah Siapkan 47 Apartemen Untuk ASN, TNI, Polri di IKN

Jakarta

PT ToBe Utama Indonesia Nembus Persaingan Dagang TEI

Jakarta

Irjen M Fadil Imran Buktikan Komitmen Nya Ungkap Peredaran Narkoba Yang Melibatkan Irjen Teddy Minahasa Jadi Pengedar

Jakarta

Kebijakan Kapolri Dengan Meluluskan Sulastri Jadi Calon Polwan Polda Maluku Utara Mendapatkan Apresiasi BPI KPNPA RI

Jakarta

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Terkait Progres RUU KUHP