Sat Reskrim Polres Bogor Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Yayasan Puan Harap Anggota BPK Terpilih Perkuat Pencegahan Kerugian Keuangan Negara H.Irvan Eka Mulyana Rayakan Ulang Tahun Untuk Putri Tercinta Umat Islam Penuhi Lapangan Tegar Beriman Saat Gelaran Tabliqh Akbar Malam Cinta Rasul Menyambut Maulid Rasul Perlu di Pertanyakan Kwalitasnya? Belum Selesai Dibangun, Ruas Betonisasi Jalan Karadenan – Pomad Sudah Retak dan Patah?

Home / Jakarta

Sabtu, 10 September 2022 - 19:45 WIB

Aliansi Perdamaian dan Keadilan (ALIANSI PEREKAD) MEMBUAT SURAT TERBUKA

Jakarta – Terjadi lagi penolakan pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon. Penolakan datang dari berbagai pihak masyarakat hingga perangkat Daerah Kota Cilegon. Dari video yang sudah viral di media sosial menunjukkan adanya Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta ikut menandatangani penolakan pendirian gereja. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sudah memberikan pernyataan jika Kota Cilegon bersikukuh tak mengeluarkan izin, maka Menag akan turun langsung untuk mendatangi Walikota Cilegon.

Untuk menyikapi penolakan tersebut, Aliansi Perdamaian dan Keadilan (ALIANSI PEREKAD), yang terdiri dari enam organisasi, yaitu Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Persatuan Masyarakat Kristen Indonesia Timur (PMKIT), Vox Point Indonesia, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA INDONESIA), dan Persatuan Profesi Hukum Kristen Indonesia (PPHKI), menyampaikan seruan dengan surat terbuka yang ditujukan kepada; Presiden Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Seluruh Walikota/Bupati dan Gubernur di Seluruh Indonesia

BACA JUGA  Indonesia Award Magazine Pilih Ibu Erlinda Rachman SH.MH Sebagai Sosok Panutan Senior Inspiratif

SURAT TERBUKA ALIANSI PEREKAD
TERKAIT PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian,
Mencermati perkembangan akhir-akhir ini, yaitu semakin marak aksi intoleransi dengan melarang umat beragama beribadah dan mendirikan rumah ibadah yang bertentangan dengan semanga kebhinekaan Indonesia, maka kami dari Aliansi Perdamaian dan Keadilan (ALIANSI PEREKAD), mengharapkan kepada pemilik kebijakan di Negara Kesatuan Republik Indinesia untuk bersikap adil. Kami dari aliansi menyerukan:

  1. Indonesia adalah negara Hukum
  2. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 yang yang berbunyi: (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” Ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”
  3. Ayat 2 Pasal 29 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara menjamin seutuhnya kemerdekaan warga untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.
  4. UUD 1945 Pasal 28E berbunyi (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  5. Kemerdekaan dalam memeluk agama sebagai hak asasi manusia tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 ayat 1 menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat 2 berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
  6. Untuk itu negara, baik pemerintah pusat hingga daerah wajib hadir untuk melindungi, membina, serta mengarahkan warganya untuk menjalankan kehidupan sesuai ajaran kepercayaan yang dianutnya tanpa halangan dan hambatan.
  7. Negara wajib menjaga serta menciptakan suasana rukun, damai dan toleransi bagi setiap umat beragama untuk bebas beribadah tanpa ada gangguan dari pihak manapun.
  8. Negara berkewajiban melarang siapa pun yang melakukan penutupan rumah ibadah, penghalanagan untuk beribadah serta pelecehan terhadap ajaran agama atau kepercayaan lain dan wajib ditindak karena melanggar konstitusi dan undang-undang positif.
  9. Untuk itu kami menyerukan agar pemerintah membimbing dan membina warga negara, untuk saling menghormati satu sama lain dan tidak memandang satu agama lebih tinggi dari lainnya.
  10. Agama Kristen Protestan dan Katolik adalah agama yang resmi yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia
  11. Untuk itu, sebagai Warga Negara, umat Kristiani dimanapun berada memiliki hak konstitusi untuk mendirikan Rumah Ibadah dan kebebasan beribadah di seluruh wilayah hukum Indonesia
  12. Kami menyerukan agar negara hadir untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk hadirnya rumah ibadah di daerah Cilegon
BACA JUGA  Mantan Wapres RI, Pangdam Hasanuddin dan Ustadz Das'ad Latif Jalan Santai

Demikian surat terbuka, seruan dan pernyataan sikap Aliansi Perdamaian dan Keadilan yang dapat kami sampaikan. Salam Damai dan Keadilan
Jakarta, 9 September 2022

BACA JUGA  IKIAD Kota Bogor Rayakan Tahun Baru Islam 1444 H dan Hut ke-77 RI Bersama Organisasi Wanita se-Kota Bogor

Tertanda Ketua Presidium Aliansi PEREKAD Pdt. Brigjen TNI Pur. Drs. Harsanto Adi S, M.Th. (Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Paham Ekstremisme Masih Incar Anak Muda, Narasi Toleransi Harus Diperkuat

Jakarta

Ketua Umum BPI KPNPA RI Minta Polri Kedepankan Transparansi Penyidikan Dan Profesionalisme

Jakarta

Indonesia Award Magazine Pilih Ibu Erlinda Rachman SH.MH Sebagai Sosok Panutan Senior Inspiratif

Jakarta

Menanti Putusan MK Kembalikan Hak Regulator Kepada Organisasi Pers

Jakarta

KAMMI Minta Publik Percaya Kerja Timsus dan Komnas HAM Dalam Mengungkap Kasus Tewasnya Brigadir “J”

Jakarta

BPI KPNPA RI Dukung Kabareskrim Proses Pidana Personel yang Halangi Penyidikan Tewasnya Brigadir J

Jakarta

KPK dan Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah, Komisaris dan Direksi BUMD Perkuat Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan BUMD

Jakarta

Dr. Rieke Diah Pitaloka Tirtosudiro, M Hum Menduga Adanya Ketidak Transparan BPP BBM Dan Alokasi APBN Untuk Subsidi Energi