Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan Llt Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan Sekjen Kemendagri Minta Jajaran Sekda Jalankan Tugas Bantu Kepala Daerah Bertemu Lindsay Hoyle di Inggris, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Home / Kota Bogor

Rabu, 4 Januari 2023 - 18:42 WIB

Gelar Rapat Perdana, Komisi IV Susun Program Kerja Untuk Sektor Pendidikan

Ajwinews.co.id, HUMPROPUB – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja perdana, Rabu (4/1). Rapat ini dilaksanakan setelah dibukanya masa sidang kedua, tahun sidang 2022, pada paripurna sebelumnya.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri ini membahas terkait rencana kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait sektor pendidikan.

Dimana pria yang akrab disapa Gus M ini mengangkat isu bahwa data BPS Kota Bogor menyebutkan rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2021 berada diangka 10,53 tahun.

Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berjalan di Kora Bogor.

“Ini menunjukkan perlu adanya keseriusan dalam hal pelaksanaan pendidikan. Tidak hanya kualitas pengajar, tapi sarana dan pra sarana juga harus memadai, agar siswa/i di Kota Bogor bisa tamat sekolah 12 tahun,” ujar Gus M.

Terkait sarana dan prasarana pendidikan khususnya lahan sebagai aset berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Perlu, dianggarkan untuk sertifikasi lahan aset pendidikan.

BACA JUGA  IGW Minta Jaksa Agung Segera Bongkar Kasus Korupsi Proyek Bermasalah Telkom Capai 264,9 Miliar

Karena banyak temuan bahwa lahan sekolah di Kota Bogor belum bersertifikat. Sehingga rentan terjadinya alih fungsi atau sengketa di kemudian hari.

“Selain menjaga aset. Sertifikasi ini juga bisa meningkatkan neraca aset yang nantinya tentu akan berdampak kepada naiknya neraca anggaran,” ujar Gus M.

Hal tersebut pun senada dengan rencana Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk mendorong Disdik Kota Bogor agar bisa membuat aplikasi yang terintegrasi data aset bangunan yang perlu di renovasi atau revitalisasi.

Kasus kerusakan sekolah dan ruang kelas, beberapa waktu lalu menurut Gus M menjadi prioritas bahwa perlu adanya pendataan sekolah dan klasifikasi. Sehingga yang dipercantik di Kota Bogor tidak hanya taman saja.

“Jadi kami ingin ada aplikasi yang bisa membuat sekolah cepat dalam hal pelaporan kerusakan agar bisa cepat juga di tindak lanjuti. Percuma kita APBD naik Rp500 miliar, kalau sekolah masih mengalami kerusakan,” tegasnya.

BACA JUGA  Gelar Paripurna, DPRD Kota Bogor Sampaikan 8 Catatan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

“Bukan sekedar pembangunan penampakan saja untuk membangun citra, tetapi membangun fondasi yg kokoh agar bangunan tidak roboh,” sambungnya.

Dalam penyusunan program kerja untuk sektor pendidikan ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.

Dari hasil rapat intenal anggota komisi IV sepakat program pelunasan biaya pendidikan, yang mengunakan anggaran BTT dilaksanakan oleh Bagian Kesra pada Setda Kota Bogor.

Agar pelaksanaan teknis pelunasan ijazah bisa lebih cepat terealisasikan, karena nantinya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor hanya bertugas sebagai verifikator data.

“Saat ini kita butuh, akselarasi, nantinya Disdik sebagai verifikator, dan Bagian Kesra sebagai pelaksana. Kita berharap, tidak ada lagi siswa yg tertahan ijazahnya, dan anggaran itu direalisasikan diakhir tahu. Kapan pun, siswa membutuhkan ijazah, bisa langsung di realisasi,” ujar Gus M.

BACA JUGA  Bahas Rencana Pinjaman, Komisi II DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Kerja Dengan Perumda Tirta Pakuan

Dilokasi yang sama, Koordinator Komisi IV dari unsur pimpinan DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menekankan, formasi Komisi IV kini memiliki komitmen untuk mengontrol dan mengawasi upaya pembangunan manusia dalam rangka mempersiapkan generasi emas bangsa, pembangunan budaya dan karakter yg harus terus konsisten dilaksanakan tidak hanya berfokus infra struktur semata.

“Saya menegaskan fungsi pengawasan dan action akan kongkrit di lapangan, tidak hanya saja duduk bersama mitra kerja di forum rapat. Tetapi kinerja komisi juga harus kongkrit sesuai fakta di lapangan. Agar selaras kesinambungan dan bisa melihat nyata kondisi yang ada, karena tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan yang prima untuk masyarakat,” kata Rusli.

Untuk diketahui, dalam rapat tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya beserta anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Eny Indari, Sendhy Pratama, Lusiana Nurissiyadah, Dody Hikmawan, Syarif Sastra Hidayat dan Sri Kusnaeni.

Share :

Baca Juga

Kota Bogor

Komisi I DPRD Kota Bogor Sosialisasikan Perda Tanggung Jawab Sosial Pada Lingkungan Perusahaan

Kota Bogor

Tasyakuran Hari Koperasi Nasional ke-75, DPRD Kota Bogor Dorong Kebangkitan Koperasi

Kota Bogor

PKL Kebon Kembang Digusur Untuk Musrenbang, Mahpudi Angkat Suara Bela Pedagang

Kota Bogor

Hadiri Diskusi Publik Pekan HAM Kota Bogor, JM Ajak Partisipasi Masyarakat Jalankan Perda Perlindungan Disabilitas

Kota Bogor

DPRD Bersama Walikota Hadiri Musrenbang Bogor Timur, JM Pastikan Pembangunan di 2024 Menjawab Kebutuhan Warga

Kota Bogor

Pertama di Indonesia, Kota Bogor Akan Miliki Perda Keolahragaan

Kota Bogor

Bahas KUA-PPAS 2023, Komisi III Minta Pemkot Bangun Jalan

Kota Bogor

Evaluasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan, Bapemperda DPRD Kota Bogor Rekomendasikan Pembentukan Perda Baru