Polsek Cibinong Bergerak Cepat Bubarkan Gerombolan Pelajar Bawa Sajam Hadiri Diskusi Publik Pekan HAM Kota Bogor, JM Ajak Partisipasi Masyarakat Jalankan Perda Perlindungan Disabilitas Peduli Korban Cianjur, DPRD Kota Bogor Salurkan Bantuan Melalui PWI dan Gerakan Anak Negeri Bertemu Pimpinan Parlemen Qatar, Puan Dorong Peningkatan Investasi di RI Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Warga Relokasi Gempa Cianjur Dimulai

Home / Nasional

Kamis, 27 Oktober 2022 - 08:50 WIB

Kartu Prakerja: Pendekatan Radikal Reformasi Sistem Anggaran

BANJARMASIN, Ajwinews.co.id – Program Kartu Prakerja merupakan program dengan pendekatan radikal dalam melakukan reformasi sistem anggaran. Hal ini terjadi karena penyaluran dana pemerintah dilakukan secara langsung ke rekening peserta program.

“Untuk menghindari penyimpangan, mitigasi program ini harus dilakukan bersama-sama. Ini bukan hanya secara teknikal, tapi banyak pihak harus diedukasi dan bisa turut membantu mensosialisasikan program ini,” kata Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (25/10/2022).

Sosialisasi Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja di Banjarmasin ini dibuka Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin. Acara ini diikuti 75 peserta termasuk Kadisnaker Provinsi Kalimantan Selatan Ifran Sayuti, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Rudy M. Harahap, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalsel Dwianto Prihartono, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalsel Firmansyah Subhan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Suhasto, para Kajari Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan para Kadisnaker Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan, serta beberapa perwakilan Polres di lingkungan Polda Kalsel.

BACA JUGA  Jajaran Sat Reskrim Polres Bogor Berhasil Ungkap Pelaku Penusukan Remaja di Sukaraja

“Kami mengingatkan agar penanganan permasalahan dalam Program Kartu Prakerja dapat berjalan dengan baik, tanpa kebocoran. Pesan kepada aparat hukum di wilayah, mari bersama-sama kita kawal dan awasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja,” ajak Komisaris Besar Polisi Hernowo Yulianto dari Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia.

Senada dengan itu, Lia Pratiwi mewakili Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menegaskan bahwa para jaksa pengacara negara dapat memberikan bantuan hukum, litigasi dan non litigasi secara optimal jika diperlukan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. “Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari negara/pemerintah, karena disanadi sana terdapat kepentingan tata usaha negara dan hukum perdata. Semua demi tujuan menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah,” kata Lia.

BACA JUGA  Buka Rakorbidnas Badan Hukum PDIP, Yasonna: Satukan Gerak Menyongsong Pemilu 2024

Oleh karena itu, Lia menekankan perlunya kolaborasi antara pemangku kebijakan, pelaksana program, dan aparat penegak hukum. “Datun akan bekerja atas adanya permohonan MPPKP. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga tingkat Kejaksaan Negeri siap membantu Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam melakukan gugatan maupun pendampingan hukum,” urai Lia dalam diskusi yang dipandu Head of Legal Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Gabriel Mukuan.

Direktur Teknologi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Samsu Sempena memaparkan, upaya pencegahan fraud Program Kartu Prakerja dilakukan sejak proses pendaftaran hingga penyaluran insentif yang dilakukan dengan verifikasi bertahap dan berlapis serta bekerjasama dengan digital platform dan mitra penyalur insentif. “Kebijakan publik yang baik harus dibarengi operasionalisasi yang baik. Manajemen Prakerja menganut prinsip data-driven. Setiap keputusan diambil berdasar data di lapangan,” kata Samsu.

BACA JUGA  Jajal Setir Mobil Listrik Keliling Gedung Parlemen, Puan: DPR Siap Terima Delegasi P20

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM selaku Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja Rudy Salahuddin memaparkan, setelah berjalan hampir tiga tahun, jumlah penerima manfaat program hingga gelombang 41 mencapai lebih dari 15 juta orang. Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, terdapat 383.628 orang telah menjadi penerima program ini, dengan jumlah insentif yang disalurkan mencapai Rp 753 miliar. “Jumlah ini merupakan yang terbanyak di Pulau Kalimantan,” kata Rudy.

Rudy menyatakan bahwa sosialisasi ini penting untuk dilakukan dalam upaya membangun pemahaman dan memperkuat sinergi penegakan hukum dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, khususnya di daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 113 tahun 2022. “Kegiatan ini juga turut mensosialisasikan kebijakan skema normal yang mulai dijalankan tahun 2023, kepada para aparat penegak hukum dan juga kepada Dinas Ketenagakerjaan Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya. (Oking)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kemendagri Serahkan Jumlah Penduduk per Kecamatan ke KPU untuk Pemilu 2024

Nasional

Bertemu Para Pimpinan Lembaga Negara, Presiden Jokowi Bahas Krisis Global

Nasional

Puan Dukung Sikap Tegas Kapolri yang Siap Copot Petinggi Polri Bila Terlibat Judi Online

Nasional

Presiden Jokowi Ungkap Tiga Hal yang Akan Dongkrak Daya Saing Indonesia

Nasional

Jajal Setir Mobil Listrik Keliling Gedung Parlemen, Puan: DPR Siap Terima Delegasi P20

Nasional

Puan: Masifkan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Soal Cacar Monyet

Nasional

PDIP akan Gelar Peringatan Bung Hatta di Bulan Agustus, Ingatkan Pemikiran Sejumlah Tokoh Nasional

Nasional

Cek Persiapan Sidang Tahunan DPR, Puan Ungkap Makna Penggunaan Ornamen Batik Khas Yogyakarta