Seorang Terduga Pelaku Curanmor Tertangkap Warga, Pihak Kepolisian Lakukan Penyidikan Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun, Kemendagri Turun Langsung ke Kota Sorong Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan Llt Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

Home / Jakarta

Sabtu, 10 September 2022 - 00:00 WIB

KPK dan Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah, Komisaris dan Direksi BUMD Perkuat Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan BUMD

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni mengatakan, untuk memastikan BUMD sehat, selain melayani masyarakat juga harus bisa menguntungkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sisi regulasi, pihaknya bakal terus memerkuat posisi BUMD. “Dari dasar hukum, bisa dikatakan bahwa sudah cukup kuat untuk berjalannya BUMD,” katanya.

Pesan itu disampaikan Fatoni saat menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Webinar Bincang Stranas Pencegahan Korupsi dalam rangka Penguatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengelolaan BUMD melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) secara daring, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/9/2022).

Kegiatan ini dilaksanakan, sebagai komitmen KPK dan Kemendagri dalam memperkuat pembinaan, pengawasan dan fungsi BUMD. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyampaikan, “Potensi dan aset BUMD sangat besar. Asetnya juga cukup banyak. Ini harus dibenahi.”

BACA JUGA  Polres Bogor Fasilitasi Pelatihan Uji SIM Bagi Masyarakat

Kegiatan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Sekretaris Daerah, Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD Provinsi Kabupaten/Kota, Direksi BUMD, Kepala Biro dan Kepala Bagian Perekonomian,

Pada kesempatan tersebut, Fatoni menegaskan pentingnya peran BUMD dalam mendukung dan membangkitkan perekonomian di daerah. Terlebih di tengah tren kenaikan inflasi dan masih adanya dampak Covid-19. “Selain memberikan pelayanan publik, BUMD pun harus untung,” papar Fatoni.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya menyamakan persepsi untuk bisa mengembalikan fungsi dan memperkuat pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dalam pengelolaan BUMD.

“Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bersama dengan teman-teman dari KPK dan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap BUMD. Kalau memang ditemukan kesengajaan yang terlihat merugikan keuangan negara, maka dengan berat hati kita menyerahkan permasalahan ini pada aparat hukum,” tegasnya.

BACA JUGA  Pangdam Hasanuddin Tutup Kejuaraan Lomba Pacuan Kuda Pangdam Cup

Selain itu, menurut Tomsi, BUMD tidak memiliki alasan untuk merugi. Pasalnya, ada sejumlah hal yang sudah menguntungkan BUMD. Ia mencontohkan beberapa faktor tersebut di antaranya berupa permodalan yang didukung oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Untuk permodalan, BUMD kan di-support oleh Pemda. Dalam hal fasilitas pun, BUMD banyak dukungan,” bebernya.

Oleh karena itu, kata dia, BUMD diharapkan bisa bergerak lebih cepat. Meski dirinya memahami adanya kesulitan dan keluhan dari manajemen BUMD. Tomsi berharap, kepala daerah dapat fokus membenahi BUMD.

Selain Tomsi, kegiatan yang dipusatkan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono.

BACA JUGA  Polres Bogor menggelar Apel Pasukan Gabungan Pengamanan Natal 2022 Dan Menyambut Tahun Baru 2023

Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga memberikan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan dalam membenahi BUMD. Menurutnya, Pemda perlu menentukan bentuk BUMD apakah berupa Perusahan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pemda juga perlu memperkuat modal inti sampai Rp3 triliun untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selain itu, Pemda perlu memperkuat modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar dukungan ke sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun menguat.

“Selain itu, Pemda juga harus menerapkan tarif batas atas-bawah untuk PDAM; perluasan pelayanan pelanggan PDAM, sehingga kinerja BUMD tersebut bisa lebih bagus; secara terbuka, perlu mengisi posisi dewan pengawas dan dewan komisaris yang masih kosong; perlunya benar-benar memenuhi persyaratan saat ingin mendirikan BUMD; serta harus memfokuskan BUMD dalam bidang usahanya,” pungkas Fatoni. (*)

Share :

Baca Juga

Jakarta

BPI KPNPA RI Melihat Masih Banyak Polisi Yang Baik Yang Akan Menaikkan Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri

Jakarta

Polri Gelar Upacara Korps Raport ke 42 Pati dan 121 Pamen

Jakarta

Purnomo Yusgiantoro Sebut Ajaran Soekarno Sangat Relevan Saat Ini dan di Masa Depan

Jakarta

Road Show Ketum BPI KPNPA RI Kunjungi Polda Sulsel Dan Polda Sulbar Sikapi Adanya Aduan Masyarakat

Jakarta

Prajurit Satgas Pamtas Yonif 645/Gty Bantu Puskesmas Layanani Posyandu Balita

Jakarta

Inilah profile Sosok Gadis Asal Lampung Peraih Runner Up 1 dan Putri Intelegensia di Ajang Putri Indonesia

Jakarta

Kang Tebe Sukendar Mendesak Kapolri Segera Tindak Lanjuti Pengakuan Ismail Bolong yang Mengaku Setor Rp 6 Miliar ke Kabareskrim Agar Tidak Menjadi Bola Liar Di Masyarakat

Jakarta

BPI KPNPA RI Dukung Forum Sahabat Polisi Indonesia Laporkan Baim Wong Dan Paula Verhoeven Ke Polisi