Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan Llt Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan Sekjen Kemendagri Minta Jajaran Sekda Jalankan Tugas Bantu Kepala Daerah Bertemu Lindsay Hoyle di Inggris, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Home / Bogor

Rabu, 25 Januari 2023 - 18:34 WIB

Miris, Tumpukan Sampah Diduga tidak sesuai Standar Teknis Pengelolaan Sampah

Bogor (MGA) – Pemandangan Tumpukan Sampah di Kelurahan Karadenan Cibinong Bogor, sangat memprihatinkan, dalam pantauan awak media tumpukan sampah terlihat tanpa pengelolaan yang baik dan tidak di dukung dengan prasarana dan sarana yang memadai, terkesan dikelola asal-asalan. Dikutip dari hukumonline, membakar sampah sembarangan bisa dipidana dan didenda. Sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang mengganggu kenyamanan lingkungan.Selasa (24/01/2023)

Aturan larangan membakar sampah sembarangan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 yang mengulas mengenai Pengelolaan Sampah. Kondisi sampah yang kian memburuk dan kecenderungan menghilangkan sampah secara instan dengan cara dibakar akan menimbulkan permasalahan baru.

Dalam poin undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa proses pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan teknis, masuk ke dalam kegiatan yang melanggar hukum. Perihal membuang sampah dengan cara dibakar memang terlihat sepele, namun pengelolaan sampah dengan cara dibakar tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BACA JUGA  Pangdam I/BB Pimpin Sertijab dan Tradisi korps Pejabat Utama Kodam I/BB

Terkait masyarakat yang membakar sampah sembarangan dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang mengganggu kenyamanan lingkungan.

Dalam penindakan kasus pembakaran sampah memiliki beberapa perbedaan dari segi Peraturan Pemerintah. Sanksi yang diberikan pemerintah pusat akan berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memiliki wewenang khusus yang bersifat otonomi daerah yang mengatur semua hal terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengaturan dan pengelolaan sampah, sehingga sanksi yang diberikan akan berbeda-beda.

Pasal 29 yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa setiap orang dilarang:

  1. Mengimpor sampah
  2. Mencampur sampah dengan limbah bahaya dan beracun
  3. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan
  4. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
  5. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir
  6. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah
BACA JUGA  Dukung Kegiatan Keagamaan, Satgas Pamtas Yonif 711/Rks Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja

Dalam Pasal 29 ayat 1 butir g berbunyi, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Lalu pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan, bahwa setiap orang berkewajiban mengelola sampah rumah tangga harus dengan cara yang berwawasan lingkungan.

UU tersebut juga menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dapat menentukan sanksi pidana kurungan atau denda atas tindakan pembakaran sampah sembarangan.

BACA JUGA  Bacakan Teks Proklamasi, Atang Berharap Sinergi dan Kolaborasi Seluruh Anak Negeri Semakin Kuat

Sementara itu, di lokasi masih membakar sampah karena dapat menyebabkan polusi dan pencemaran lingkungan. Sanksi pidana dan denda akan diberikan kepada warga yang melanggar aturan tersebut.

Setiap perbuatan membakar sampah sembarangan yang melanggar hukum dan membawa dampak serta kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian yang karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Dan konfirmasi dari pihak dinas lingkungan hidup memang tidak di benarkan karena melanggar undang undang ungkap pak Asep ,tutupnya.

sementata itu, intansi terkait (Dlh) melalu Bu Nur saat di konfirmasi awak media melalui wastapp lalu di jawab melalui sambungan telepon langsung menyebutkan bahwa akan turun tim kelapangan.

“terima kasih infonya akan segera turun tim kenlapangan” ucap Nur selaku kasie penanganan sampah

( Effendi )

Share :

Baca Juga

Bogor

Presiden Jokowi dan Presiden Vietnam Bahas Upaya Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Vietnam

Bogor

Program Samisade Desa Dramaga Di Alokasikan Ke Wilayah Kampung Setu Leutik Rt 02,Rt 03 Rw 06 Desa Dramaga Kecamatan Dramaga

Bogor

Peringati Hari Pahlawan, Polres Bogor Berikan SIM Gratis Bagi Masyarakat Yang Lahir di 10 November

Bogor

Keikutsertaan Pewarna Indonesia dalam kegiatan KBB, Bahwa Kita Harus Bersinergi Dalam Merawat Ke Bhinnekaan

Bogor

Akan mengelar Aksi Tawuran, Seorang Remaja di Amankan Polsek Cibinong Polres Bogor

Bogor

Rapat Kerja Daerah Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia Kabupaten Bogor Berjalan Lancar “Simpul, Distribusi, Solusi”

Bogor

Desa Rawa Panjang Meraih Penganugerahan Juara I Gerakan Sehat Makan Ikan Kabupaten Bogor Tahun 2022

Bogor

Sukses Festival Kopi Bogor 2022 “Bangga Kopi Bogor, Bangga Indonesia”