AJWINews I JAKARTA – Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur terkait Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018-2023 mendapat sorotan masyarakat. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat mendatangi Kantor BPN Jakarta Timur Jalan Dr. Soemarno, Pulogebang, Jakarta Timur untuk menyampaikan unek-uneknya.
Mereka kebanyakan warga yang telah mengurus PTSL sejak 2018 namun hingga kini sertifikatnya belum terbit.
Koordinator Pejuang Tanah Untuk Rakyat, Romy Jiwaperwira mengatakan, Presiden Joko Widodo berkomitmen terhadap reforma agraria, perjuangan hak tanah rakyat, baik melalui PTSL, legalisasi tanah maupun upaya redistribusi tanah dan penyelesaian sengketa pertanahan.
“Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan Inpres 2/2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Perpres 86/2018 Tentang Reforma Agraria, PP 18 tahun 2021 dan peraturan lainnya,” kata Romy di depan Kantor BPN Jakarta Timur, Rabu (15/03/2023).
Namun, lanjut Romy, komitmen Presiden Jokowi ternyata tidak diikuti oleh jajaran BPN yang justru terkesan mempersulit pelaksanaan Program reforma agraria.
“Sebut saja Pelaksanaan PTSL sejak 2018 hingga saat ini program pendaftaran tanah hanya diangka 80, 25% dan hanya 67,5% yang sudah bersertifikat itupun warga belum menerimanya,” kata Romy. Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2018 telah menggelontorkan anggaran hibah kepada Kanwil BPN DKI Jakarta untuk pelaksanaan Program PTSL hampir Rp 500 Miliar.
“Namun BPN hanya mampu merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk K1 hanya 231.767 bidang tanah,” kata Romy.Melihat kondisi tersebut, kata Romy, Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat menuntut petanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun 2018 sampai 2023.
“Kami mendesak BPN Jakarta Timur untuk mensukseskan program Presiden Jokowi terkait reforma agraria, basmi habis mafia tanah rakyat” tegas Romy. (RED)
