Seorang Terduga Pelaku Curanmor Tertangkap Warga, Pihak Kepolisian Lakukan Penyidikan Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun, Kemendagri Turun Langsung ke Kota Sorong Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan Llt Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

Home / Jakarta

Kamis, 11 Agustus 2022 - 23:45 WIB

Puan Ingatkan Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Hadapi Krisis Pertalite

Jakarta, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite yang cukup membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” kata Puan, Kamis (11/8/2022).

Seperti diketahui, konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi. Kuota Pertalite yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter (KL) diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022 mengingat hingga Juli lalu konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL.

BACA JUGA  Aksi Unjuk Rasa Kembali Turun Jalan Menuntut Pencabutan Undang – Undang Omnibuslaw

Tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan. Untuk itu, kata Puan, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

“Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan Pertalite dan menyulitkan masyarakat,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.

BACA JUGA  Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan Saat Lantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI,

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite,” sebut Puan.

Di sisi lain, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp 502 triliun dan terancam membengkak sebab angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah. Puan pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.

BACA JUGA  Kantibmas Kondusif Jakarta Raya Dipercayakan Penuh Kepada Kapolda Metro Jaya Dalam Tindak Tegas Premanisme dan Geng Motor

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur mantan Menko PMK itu.

Puan meminta Pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif mensosialisasikan Program Subsidi Tepat Sasaran. Selain itu, ia meminta Pemerintah cepat mengeluarkan regulasi terkait pembatasan BBM bersubsidi.

“Dengan begitu, subsidi dari Pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya,” pungkas Puan.(red)

Share :

Baca Juga

Jakarta

BPI KPNPA RI Minta Kapolri Copot Karo SDM Polda Maluku Utara Yang Gugurkan Sulastri Irwan jadi anggota Polri

Jakarta

Densus 88 Tangkap Tiga Tersangka Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung

Jakarta

Pewarna Indonesia Gandeng Lembaga – Lembaga Kristen menggelar Seminar

Jakarta

Aksi Unjuk Rasa Kembali Turun Jalan Menuntut Pencabutan Undang – Undang Omnibuslaw

Jakarta

Sikap Tegas Jaksa Agung Tegakkan Integritas , Kembali Angkat Marwah Kejaksaan

Jakarta

Working Lunch dengan Ketua DPR Korsel, Puan Bicara Soal Investasi Hingga K-Pop

Jakarta

PT Raihan Dukung MoU Antara Matrix NAP Info Dengan APJII

Internasional

Bersama Jokowi, Puan Terima Kedatangan Ketua Parlemen Korsel di Jakarta