Sat Reskrim Polres Bogor Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Yayasan Puan Harap Anggota BPK Terpilih Perkuat Pencegahan Kerugian Keuangan Negara H.Irvan Eka Mulyana Rayakan Ulang Tahun Untuk Putri Tercinta Umat Islam Penuhi Lapangan Tegar Beriman Saat Gelaran Tabliqh Akbar Malam Cinta Rasul Menyambut Maulid Rasul Perlu di Pertanyakan Kwalitasnya? Belum Selesai Dibangun, Ruas Betonisasi Jalan Karadenan – Pomad Sudah Retak dan Patah?

Home / Jakarta

Selasa, 6 September 2022 - 22:30 WIB

Puan Minta BLT Bagi Rakyat Kecil Segera Dicairkan dan Pengalihan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil buntut kenaikan BBM. Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.

“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” ungkap Puan, Senin (5/9/2022).

Rencananya, bantalan sosial sebesar Rp 24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM yang terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp 12,4 triliun, Bantuan subsidi upah Rp 9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp 2,17 triliun. Puan mendorong Pemerintah mempercepat pengucuran program bansos tersebut.

“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

BACA JUGA  Halo Pa Kapolri : Nampaknya Pengusutan Kasus Penembakan Brigadir J Masih Misteri ???

Nantinya, program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. DPR berharap Pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.

“Karena kenaikan harga BBM sudah tentu mendongkrak biaya logistik. Artinya, dunia usaha ikut terdampak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus memikirkan para pekerja level bawah, khususnya yang terkait dengan transportasi,” sebut Puan.

Sementara itu, BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan. Lalu bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

BACA JUGA  BPI KPNPA RI Minta Polri Kembali Menjiwai Tribrata Catur Prasetya Agar Marwah Tribrata Bersinar Kembali

Bila bansos tidak segera dicairkan, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi, kata Puan, kenaikan BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dunia usaha ikut terkena imbasnya karena biaya logistik kian meningkat.

“Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini,” tegas Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta Pemerintah juga memperhatikan masyarakat kelas menengah yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM. Puan mengingatkan kementerian terkait untuk ikut mendata masyarakat yang bisa menjadi orang miskin baru.

“Termasuk pekerja informal kecil dan kelompok UMKM yang bisnisnya mengandalkan transportasi dan pembelian BBM. Serta UMKM jasa yang membutuhkan operasional BBM, saya kira harus juga mendapat kompensasi bantuan,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

BACA JUGA  Selalu terlambat pembagian Profit Sharing, Pengelola Hotel Le Eminence Ciloto digugat PKPU

Di sisi lain, Puan meminta seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan para pekerja, untuk bisa menahan diri dalam menghadapi perubahan ini. Sebab pengalihan perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

“DPR akan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan pengalihan anggaran subsidi BBM bagi masyarakat dapat diterima secara efektif dan tepat guna,” papar Puan.

DPR juga menegaskan terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait persoalan ini. Puan memastikan DPR akan selalu transparan dan siap menerima pandangan dari seluruh elemen masyarakat.

“Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan demi kesejahteraan rakyat,” tutupnya.(Red)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Hasto dan Pimpinan PDIP Ziarah ke Makam Tjahjo Kumolo

Jakarta

KAMMI Minta Publik Percaya Kerja Timsus dan Komnas HAM Dalam Mengungkap Kasus Tewasnya Brigadir “J”

Jakarta

LaNyalla Minta Ruang Digital Bersih dari Sampah Judi Online

Jakarta

ALUMNI GMKI DIHARAPKAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN

Jakarta

Bakal Calon Bupati Luwu Utara Saltima Ri’Pi Tangjong Mendapat Pin Emas dan sertifikat Usai Mengikuti Pelatihan Lemhanas RI

Jakarta

Ferdy Sambo Segera Saja Diperiksa Agar Kasus Tewasnya Brigadir J Terang Benderang

Jakarta

Disabilitas Jabar Dapat Bantuan Sembako dari DPP Pertani HKTI

Jakarta

Jabatan Kapolri Di Pertaruhkan Dalam Kasus Tewasnya Brigadir J