Seorang Terduga Pelaku Curanmor Tertangkap Warga, Pihak Kepolisian Lakukan Penyidikan Percepat Realisasi APBD Sejak Awal Tahun, Kemendagri Turun Langsung ke Kota Sorong Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan Llt Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan

Home / Jakarta

Selasa, 6 September 2022 - 22:30 WIB

Puan Minta BLT Bagi Rakyat Kecil Segera Dicairkan dan Pengalihan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk rakyat kecil buntut kenaikan BBM. Pengalihan subsidi perlu cepat diberikan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlambatan konsumsi masyarakat.

“Pengalihan subsidi harus tepat sasaran. Mengingat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan biaya transportasi dan berpotensi menaikkan harga komoditas barang lain, bansos untuk rakyat kecil harus segera dicairkan,” ungkap Puan, Senin (5/9/2022).

Rencananya, bantalan sosial sebesar Rp 24 triliun akan diberikan sebagai dampak kenaikan harga BBM yang terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp 12,4 triliun, Bantuan subsidi upah Rp 9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp 2,17 triliun. Puan mendorong Pemerintah mempercepat pengucuran program bansos tersebut.

“Konsumsi masyarakat tentu akan terimbas dengan adanya berbagai peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya akibat kenaikan harga BBM. Bansos sangat dibutuhkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

BACA JUGA  Sikap Tegas Jaksa Agung Tegakkan Integritas , Kembali Angkat Marwah Kejaksaan

Nantinya, program subsidi transportasi umum akan digulirkan kepada sopir angkutan umum, ojek online, dan nelayan. DPR berharap Pemerintah juga mempertimbangkan memberikan bantuan kepada pengemudi mobil atau truk pengangkut logistik barang.

“Karena kenaikan harga BBM sudah tentu mendongkrak biaya logistik. Artinya, dunia usaha ikut terdampak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus memikirkan para pekerja level bawah, khususnya yang terkait dengan transportasi,” sebut Puan.

Sementara itu, BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan. Lalu bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

BACA JUGA  Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani Berikan Bimbel Gratis Kepada Anak-Anak Perbatasan

Bila bansos tidak segera dicairkan, dikhawatirkan akan terjadi perlambatan konsumsi masyarakat. Belum lagi, kata Puan, kenaikan BBM juga berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dunia usaha ikut terkena imbasnya karena biaya logistik kian meningkat.

“Seperti pada masa pandemi Covid-19, ketika daya beli masyarakat melemah, tentu dunia usaha akan mengalami tekanan penjualan. Yang sudah sudah, seperti saat pandemi, karyawan di-PHK. Harus ada antisipasi mengatasi persoalan ini,” tegas Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu meminta Pemerintah juga memperhatikan masyarakat kelas menengah yang berpotensi menjadi orang miskin baru akibat kenaikan harga BBM. Puan mengingatkan kementerian terkait untuk ikut mendata masyarakat yang bisa menjadi orang miskin baru.

“Termasuk pekerja informal kecil dan kelompok UMKM yang bisnisnya mengandalkan transportasi dan pembelian BBM. Serta UMKM jasa yang membutuhkan operasional BBM, saya kira harus juga mendapat kompensasi bantuan,” ucap cucu Bung Karno tersebut.

BACA JUGA  Bantu Ibadah Pemuda, Satgas Pamtas Yonif 711/Rks Bersihkan Lingkungan Gereja

Di sisi lain, Puan meminta seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan para pekerja, untuk bisa menahan diri dalam menghadapi perubahan ini. Sebab pengalihan perlu dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

“DPR akan melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan pengalihan anggaran subsidi BBM bagi masyarakat dapat diterima secara efektif dan tepat guna,” papar Puan.

DPR juga menegaskan terbuka terhadap masukan dari masyarakat terkait persoalan ini. Puan memastikan DPR akan selalu transparan dan siap menerima pandangan dari seluruh elemen masyarakat.

“Saya berharap keputusan kenaikan BBM dapat disikapi dengan bijaksana. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan bertujuan demi kesejahteraan rakyat,” tutupnya.(Red)

Share :

Baca Juga

Jakarta

ALUMNI GMKI DIHARAPKAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN

Jakarta

IGW Minta Jaksa Agung Segera Bongkar Kasus Korupsi Proyek Bermasalah Telkom Capai 264,9 Miliar

Jakarta

BPI KPNPA RI Angkat Bicara”Minta Kapolresta Pati Tidak Menutup Mata Dengan Segera Mengusut Dan Menangkap Dugaan Oknum Penambang Galian C di Pucakwangi. Pati Jawa Tengah

Jakarta

Dr. Rieke Diah Pitaloka Tirtosudiro, M Hum Menduga Adanya Ketidak Transparan BPP BBM Dan Alokasi APBN Untuk Subsidi Energi

Jakarta

BPI KPNPA RI Minta Kapolri Copot Karo SDM Polda Maluku Utara Yang Gugurkan Sulastri Irwan jadi anggota Polri

Jakarta

Villiany Nadzirah Balita 18 Bulan Berjuang Melawan Penyakit Yang Dialaminya

Jakarta

Viral! Ilmuwan Dunia Asal Indonesia, Dianggap Pejuang NKRI, Kapolri Berikan Hadiah Alat Penelitian Pada HUT RI Ke-77. Cek Beritanya

Jakarta

Hanasui Hadirkan Power Serum sebagai Sahabat Kulit Cantikmu