Sultan Sekala Brak XXIII Sematkan Pin dan Penghargaan kepada Ipda. Furqon dan Ipda. Farhan Gerak Cepat, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 711/Rks Bantu Warga Papua Pindahkan Rumah Panggung BPI KPNPA RI Dukung Forum Sahabat Polisi Indonesia Laporkan Baim Wong Dan Paula Verhoeven Ke Polisi Kodim 0621 Kab.Bogor Laksanakan Upacara Dalam Rangka Memperingati HUT TNI Ke – 77 Menjelang HUT TNI, Kodim0613/ Ciamis Tangkap TNI Gadungan

Home / Jakarta

Rabu, 7 September 2022 - 19:44 WIB

Puan Minta Evaluasi Sistem Belajar di Ponpes Agar Tak Terulang Kasus Kekerasan

Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kematian santri Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ponorogo, Jawa Timur, berinisial AM (17) yang diduga dianiaya teman sesama santri. Ia pun mendesak Pemerintah melakukan evaluasi.

“Kami meminta Pemerintah melakukan evaluasi sistem pembelajaran di pondok pesantren (ponpes) agar tidak terulang lagi kasus kekerasan di lingkungan ponpes,” kata Puan, Rabu (7/9/2022).

Seperti diketahui, AM meninggal dunia diduga dianiya dua orang santri yang merupakan kakak kelasnya. Saat ini, Polisi sudah menjemput dua orang santri terduga pelaku untuk mengetahui penyebab kematian AM.

“Lembaga pendidikan keagamaan seharusnya menjadi pusat pendidikan mental dan karakter agar peserta didik menjadi pribadi unggul secara intelektual maupun akhlak,” ucap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyayangkan terjadinya tindak kekerasan di Ponpes Gontor. Puan mengatakan, segala bentuk tindak kekerasan dalam dunia pendidikan tidak dapat ditolerir.

BACA JUGA  Villiany Nadzirah Balita 18 Bulan Berjuang Melawan Penyakit Yang Dialaminya

“DPR RI sangat prihatin atas terjadinya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren di Jawa Timur yang mengakibatkan seorang santri kehilangan nyawanya. Atas nama pimpinan DPR, saya mengucapkan belasungkawa atas kematian santri AM,” tutur mantan Menko PMK itu.

“Apapun alasannya, setiap bentuk kekerasan, baik di lembaga pendidikan agama atau sekolah umum, tidak dapat dibenarkan,” lanjut Puan.

DPR pun meminta agar kasus kekerasan di Ponpes Gontor dapat diproses hukum secara adil dan transparan. Puan juga meminta seluruh pihak tunduk terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami menegaskan, DPR akan ikut mengawal persoalan ini hingga tuntas. Alat kelengkapan dewan (AKD) terkait juga akan ambil bagian bersama Pemerintah dalam mengevaluasi sistem pendidikan di pesantren untuk mengantisipasi terulangnya kasus kekerasan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Kapolda Jabar Tinjau Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Booster di Polres Bogor

Puan pun menambahkan, persoalan pendidikan sekolah berasrama perlu mendapat perhatian bersama. Masyarakat juga diharapkan ikut melakukan pengawasan agar sistem pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

“Tidak boleh lagi terjadi kekerasan di lembaga pendidikan, apakah itu pesantren ataupun lembaga pendidikan berasrama yang lain. Baik yang berlatar belakang agama ataupun tidak,” tegas Puan.

Di sisi lain, cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut meminta Pemerintah juga mengawasi secara ketat proses pembinaan terhadap para terduga pelaku kekerasan yang merupakan peserta didik. Apalagi, kata Puan, jika para terduga pelaku masih di bawah umur.

“Mereka harus mendapat pembinaan yang tepat dan jangan sampai justru menimbulkan korban baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan berharap agar kasus ini tidak mendiskreditkan peran pesantren. Ia menilai, kasus kekerasan tidak dapat digeneralisasi sebab sifatnya oknum yang melakukan.

BACA JUGA  Pelaku Pembunuhan Mayat Dalam Karung di Sukamakmur diungkap Polres Bogor

“Pondok pesanten sejak dulu memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara. Selama ini, pondok pesantren telah berkontribusi menciptakan sumber daya manusia unggul (SDM) yang penuh akhlak,” papar Puan.

“Jangan sampai satu kasus mencoreng nilai-nilai yang telah dibangun pondok pesantren untuk membantu membangun bangsa,” sambungnya.

Puan pun mendukung upaya Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menyusun regulasi untuk mengantisipasi kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Menurutnya, Kemenag memang harus melakukan pengawasan lebih terhadap Ponpes sekalipun Pesantren merupakan lembaga independen.

“Hal ini perlu dilakukan agar kasus kekerasan atau penganiayaan di pesantren tidak terulang. Serta agar ada aturan yang rigid dalam mengatasi persoalan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan agama dan keagamaan,” tutup Puan.(NR)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Buntut Tenaga Kerja Outsourcing Tak dapat pesangon, BPI KPNPA RI akan Kordinasi dengan KPK, Kejaksaan & Kepolisian Republik Indonesia

Jakarta

KAMMI Minta Publik Percaya Kerja Timsus dan Komnas HAM Dalam Mengungkap Kasus Tewasnya Brigadir “J”

Jakarta

Percepat Realisasi APBD, Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni Ingatkan Daerah Jangan Ragu Lakukan Lelang Dini, Sudah Jelas Aturannya

Jakarta

Tutup Turnamen Bola Basket Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Puan Maharani Cup 2022, Puan : Bersama Bangkitkan Prestasi Bola Basket dan Olahraga Indonesia

Jakarta

Bertemu Menteri Ekonomi Jepang, Puan Tekankan Soal Investasi Hingga Kerja Sama Teknologi

Jakarta

LaNyalla Minta Ruang Digital Bersih dari Sampah Judi Online

Jakarta

Aliansi Perdamaian dan Keadilan (ALIANSI PEREKAD) MEMBUAT SURAT TERBUKA

Jakarta

Ketua Umum BPI KPNPA RI Minta Polri Kedepankan Transparansi Penyidikan Dan Profesionalisme