AJWINews I KOTA BOGOR – Setelah lebih kurang 15 tahun, diwarnai konflik gedung gereja GKI yang dulu dikenal dengan nama GKI Yasmin dapat berdiri dan diresmikan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (09/04/2023) kemarin. Dan diberi nama GKI Pengadilan Pos Bogor Barat.
Peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti oleh Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Turut hadir dalam acara peresmian Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.“Dengan ini gedung gereja GKI diresmikan,” tutur Mahfud MD sembari memukul gong sebagai tanda peresmian gereja tersebut.
Mahfud MD mengatakan bahwa peresmian rumah ibadah ini terwujud setelah melalui proses panjang serta dinamika yang luar biasa.
Karena itu, peresmian gedung GKI ini adalah contoh bahwa negara hadir dengan cara-cara yang baik.”Negara ini adalah negara yang berdasar konstitusi, negara religius nation state, negara kebangsaan yang berketuhanan sehingga semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup. Terutama para pemeluknya tidak berdasarkan jumlah pengikut tetapi semua yang memeluk agama harus dilindungi sesuai dengan jaminan atau perintah konstitusi,” ujar Mahfud.
Oleh sebab itu, negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan dengan baik.
Salah satu cara yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya yaitu dengan cara dialog, kemudian memetakan setiap masalahnya.
“Semua cara bisa ditempuh agar negara selalu hadir untuk menjamin kebebasan warga negera, memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian memanjatkan puji syukur karena permasalahan panjang selama lebih kurang 15 tahun itu secara resmi terselesaikan dengan baik.
Kepada awak media dilaporkan, bahwa peresmian tempat ibadah GKI ini dilakukan setelah pembangunannya sempat tertunda selama 15 tahun karena ada konflik.
“Hormat saya kepada Pak Menkopolhukam yang telah memberikan dorongan terus-menerus untuk negara hadir. Kemudian kerja keras yg luar biasa dan kegigihan luar biasa dari Pak Wali Kota Bima Arya. Saya memahami betul langkah langkah beliau bergerak dari door to door ke pusat dan tidak kenal berhenti sehingga bisa memediasi semua pihak (yang berkonflik),” ucapnya.
Dengan adanya peresmian gedung gereja ini, kepala daerah bisa menjadikan sebagai pelajaran bahwa suatu masalah pembangunan atau pendirian tempat ibadah bisa diselesaikan dengan cara merangkul semua pihak sehingga ditemukan titik temu yang baik.
“Saya pada kesempatan baik ini meminta kepada teman-teman kepala daerah tanpa bermaksud meniru persis yang dikerjakan oleh pak Wali Kota Bima Arya. Karena tentunya masalah di daerah masing-masing beda juga,” ungkapnya. Tito menambahkan bahwa para Kepala Daerah harus menjaga pluralisme dan toleransi.
“Artinya, teman-teman kepala daerah saya minta untuk betul-betul menjaga pluralisme, toleransi, keberagaman termasuk juga masalah kebebasan untuk memeluk agama dan menunaikan ibadah sesuai kepercayaannya. Karena itu sudah diatur dalam konstitusi kita, jangan kalah dengan pihak-pihak yang bertentangan dengan itu,” pinta Tito. (RED)
