Jakarta, (MGA) – Peneliti & Aktifis Anti Korupsi Sari Darma Sembiring mempertanyakan integritas pernyataan menteri koordinator maritim & investasi Luhut Binsar Panjaitan ( LBP ) yang mengatakan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tidak bagus dan membuat negara terlihat jelek.
Menurut pria yang sudah banyak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi & Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara wajib bebas dari Korupsi kolusi & nepotisme ( KKN ).
” Saya Duga Menkomarves Bapak LBP lupa bahwa penyelenggara negara memiliki kewajiban berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi Kolusi & Nepotisme.
Operasi Tangkap Tangan adalah bahagian dari bentuk penindakan dalam pemberantasan korupsi. Ini bagus untuk negara agar para pejabat yang digaji oleh Rakyat menggunakan Anggaran Belanja Negara benar-benar terserap maksimal untuk pembangunan. Dan untuk menunjukkan kepada negara luar bahwa jangan takut investasi di Indonesia, karena Dana Investasinya dijamin tidak akan dikorupsi ” Ungkapnya.
Pria dikenal dengan sapaan Angling Darma juga mempertanyakan Integritas Luhut Binsar Panjaitan sebagai pejabat negara yang diberikan banyak kepercayaan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo.
” Ya saya minta pejabat Negara ga perlu alergi dengan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalo perlu Kejaksaan Agung melalui Bapak Jaksa Agung dan Jampidsus telah memiliki kewenangan melakukan penyadapan juga perlu melakukan OTT.
Dan yang saya sayangkan pernyataan Pak LBP ini bertentangan dengan misi Presiden Bapak Jokowi yang akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Integritas nya sebagai menteri dan pejabat Negara yang bersih dari KKN saat ini saya pertanyakan ? ” Tegasnya.
Sebelumnya, Viral pernyataan Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan seringnya Operasi Tangkap Tangan komisi pemberantasan korupsi ( OTT KPK ) tidak bagus, lantaran bisa membuat negara menjadi Jelek. Karena itu Luhut meminta KPK tidak sering-sering melakukan OTT.
Dilansir dari beberapa media televisi dan online, Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, yang digelar di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Pada kesempatan itu, Luhut menilai langkah digitalisasi sistem operasi pelabuhan adalah cara terbaik dalam memerangi praktik korupsi di sektor maritim.
Menurut Luhut, langkah digitalisasi itu merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi supaya membuat Indonesia lebih baik. Selain itu, dia menilai OTT juga berdampak terhadap citra negara.
“Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” kata Luhut.
Luhut meminta KPK agar tidak kerap melakukan OTT. Menurut dia, ketika sistem digitalisasi sudah berhasil maka tidak akan ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
“Ya kalau hidup-hidup sedikit bisalah. Kita mau bersih-bersih amat, di surga sajalah kau,” ujar Luhut.
“Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap, itu.”
“Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main,” ucap Luhut.
Ditemui setelah mengikuti acara tersebut, Luhut menyampaikan bahwa yang dimaksud buruk adalah ketika pemerintah membuat peluang terjadinya OTT.
Menurut dia, dengan adanya digitalisasi, tidak mungkin lagi ada pejabat yang melakukan korupsi sehingga tidak ada OTT.
