Sat Reskrim Polres Bogor Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Yayasan Puan Harap Anggota BPK Terpilih Perkuat Pencegahan Kerugian Keuangan Negara H.Irvan Eka Mulyana Rayakan Ulang Tahun Untuk Putri Tercinta Umat Islam Penuhi Lapangan Tegar Beriman Saat Gelaran Tabliqh Akbar Malam Cinta Rasul Menyambut Maulid Rasul Perlu di Pertanyakan Kwalitasnya? Belum Selesai Dibangun, Ruas Betonisasi Jalan Karadenan – Pomad Sudah Retak dan Patah?

Home / Kota Bogor / Legislatif

Selasa, 2 Agustus 2022 - 19:11 WIB

Terima Banyak Aduan Soal Pinjol, DPRD Kota Bogor Siapkan Raperda

HUMPROPUB – DPRD Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Endah Puwanti, mengungkapkan latar belakang diusulkannya raperda ini adalah karena banyaknya aduan yang masuk ke DPRD dari korban pinjama online.

“Latar belakangnya adalah banyaknya kasus di masyarakat lebih kearah dampak negatif dari pinjol, rentenir, dan koperasj liar,” kata Endah, Selasa (17/5).

BACA JUGA  Audensi Dengan KPU, Pengurus DPC Ajwi di Terima Langsung Oleh Ketua KPU Kabupaten Bogor

Endah mengaku, ia mendapatkan keluhan dimana salah satu warga meminjam Rp1 juta, namun harus mengembalikan uang hingga Rp10 juta karena tingginya bunga. Bahkan, dijabarkan oleh Endah, bunga yang harus dibayar sebesar Rp300 ribu tiap pekannya.

“Bahkan ada juga yang kehilangan rumah dan menyebabkan rumah tangganya cerai,” terang Endah.

Atas banyaknya kasus yang diterima oleh DPRD Kota Bogor, Endah menyampaikan Raperda ini perlu segera dibahas agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian perlindungan dari pinjaman online, renternir dan koperasi ilegal.

BACA JUGA  Baru 4 Persen RTH, Bapemperda DPRD Kota Bogor Evaluasi Perda

“Akhirnya kita mengusulkan, ini harus dibuat sebuah perlindungan. Jadi arah raperda ini qdalah bagaimana arahnya perlindungan kepada masyarakat. Bagaimana ke depannya masyarakat Kota Bogor bisa dilindungi dari hal-hal yang sifatnya dampak negatif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (10/5), terdapat tiga raperda yang akan dibahas pada masa sidang ketiga tahun sidang 2022 ini.

Diantaranya adalah Raperda Kota Bogor Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Raperda Kota Bogor Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor dan Raperda Kota Bogor Tentang Perlindungan Masyarakat dari Dampak Pinjaman Online, Bank Keliling, Koperasi Liar dan Rentenir.

BACA JUGA  Cek Persiapan Sidang Tahunan DPR, Puan Ungkap Makna Penggunaan Ornamen Batik Khas Yogyakarta

“Selain itu juga terdapat beberapa Raperda yang belum selesai dan masih dalam tahap pembahasan panitia khusus dan serta terdapat beberapa Raperda yang dalam tahap fasilitasi Gubernur Jawa Barat,” jelas Jenal.(Cahyo)

Share :

Baca Juga

Kota Bogor

Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa Terkait RKUHP, DPRD Kota Bogor Surati DPR-RI dan Kemenkumham

Kota Bogor

Bahas KUA-PPAS 2023, Komisi III Minta Pemkot Bangun Jalan

Kota Bogor

Komisi III DPRD Kota Bogor Evaluasi Penanganan Bencana di Kota Bogor

Kota Bogor

Terima Aspirasi Aksi Mahasiswa, DPRD Kota Bogor Akan Teruskan ke DPR-RI

Kota Bogor

Bacakan Teks Proklamasi, Atang Berharap Sinergi dan Kolaborasi Seluruh Anak Negeri Semakin Kuat

Kota Bogor

Kang DID Tinjau Lokasi Bencana dan Salurkan Bantuan Untuk Warga

Kota Bogor

STI Kota Bogor Siap kapanyekan Sipgar

Kota Bogor

LSM MITRA RAKYAT BERSATU KOTA BOGOR SANGAT BANGGA DENGAN KETUA UMUM LSM MRB YANG TELAH MENJADI ADVOKAD HUKUM