Kejadian bencana Longsor diakibatkan Dinding Tebing Abrasi Tidak Sanggup Menahan Beban Bangunan Rumah Lestarikan Kebudayaan Sunda, DPRD Kota Bogor Bersinergi Dengan Pemkot Bogor Senator Fachrul Razi Terima Penghargaan Tokoh Nasional Inspiratif 2022 Polsek Parung Bergerak Cepat Amankan 4 Pelajar Terlibat Tawuran GSJA Wilayah VI Kabupaten Pasangkayu Menggelar Ibadah Perayaan Natal

Home / Makassar

Senin, 14 November 2022 - 19:03 WIB

Tim Kemendagri Ke Kota Makassar, Monev dan Asistensi Realisasi APBD, Penganggaran Penanganan Inflasi Daerah

MAKASAR, (MGA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kembali mengirimkan tim untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penganggaran penanganan inflasi ke daerah, salah satunya ke Kota Makasar yang dinilai merupakan salah satu daerah dengan realisasi APBD terendah. Kegiatan dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni dan Tim Kemendagri berdiskusi dengan pejabat pengelola keuangan serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengatasi persoalan serapan anggaran, pengendalian laju inflasi dan melakukan percepatan pelaksanaan realisasi APBD TA 2022 dan penyusunan APBD Tahun 2023.

“Kegiatan ini penting, untuk menyamakan persepsi dan sekaligus untuk peningkatan kapasitas seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan APBD Tahun 2023,” ungkap Fatoni.

BACA JUGA  Dengan Sigap, Pangdam XIV/Hasanuddin Terjunkan Prajuritnya Atasi Longsor Di Jalan Poros Malino

Hasil monev ditemukan, bahwa salah satu penyebab rendahnya realisasi APBD di Kota Makassar adalah karena pejabat dan pegawai banyak yang takut melaksanakan kegiatan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa pegawai banyak dipanggil oleh pihak tertentu, hasilnya pegawai takut merealisaskan kegiatan yang sudah dianggarkan.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga menyampaikan, pokok-pokok kebijakan yang digunakan pemda dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD 2023. “Adapun rinciannya, pertama penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Kedua, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan,” ujar Fatoni.

Fatoni melanjutkan pokok-pokok kebijakan APBD 2023 yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh pemda. “Keempat adalah APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, pemda harus memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Fatoni.

BACA JUGA  Bahas Rencana Pinjaman, Komisi II DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Kerja Dengan Perumda Tirta Pakuan

Disisi lain, Fatoni juga menegaskan kepada pemda untuk mengoptimalkan Biaya Tidak Terduga (BTT), pemberian bantuan sosial (Bansos) dan melakukan berbagai strategi dalam mengendalikan inflasi. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Upaya yang dapat dilakukan oleh pemda antara lain, menjadikan inflasi sebagai isu prioritas dan perlu sinergi semua stakeholder. Jangan membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang”

BACA JUGA  Pilpres 2024, Relawan Puan Maharani Gelar Deklarasi di Makassar

Fatoni juga menghimbau agar dapat mengaktifkan Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID), mengaktifkan Satgas Pangan, serta memastikan BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.

“Perlu juga melaksanakan gerakan hemat energi, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerja sama antar daerah, serta mengintensifikasi jaring pengaman sosial.” ujar Fatoni.

Sebagai informasi hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang juga sebagai pembicara kunci, kemudian Plh. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kemendagri. Hadir pula pejabat dan peserta Pemerintah Kota Makassar yaitu, Walikota Makassar, Asisten 3 Setda Kota Makassar, Kepala BPKAD Kota Makassar, Seluruh Kepala OPD se-Kota Makassar, Sekretaris Kepala dan Bidang seluruh OPD se-Kota Makassar, Camat, Lurah, Esolon 2, eselon 3, eselon 4. Sedangkan seluruh staf mengikuti secara virtual. (Oking)

Share :

Baca Juga

Makassar

Izin Prinsip Perusahaan Tambang PT PDS Dicabut, Praktis Harus Hentikan Segala Aktivitas Penggunaan Jalan Nasional di Kabupaten Luwu Timur

Makassar

Prajurit Pomdam Hasanuddin Ikuti Kejuaraan Dunia 19 Tahun World Pencak Silat Championship Tahun 2022

Makassar

Personel Ajendam Hasanuddin Terima Sosialisasi Transfer Of Knowledge Dari Ditajenad

Makassar

Tim opsnal Polsek Tamalate Polrestabes Makassar Berhasil Grebek Sabung Ayam

Makassar

Sholat Dhuhur Bersama Pangdam Hasanuddin Berikan Ceramah di Masjid Nurul Badar Manggala Kota Makassar

Makassar

Pangdam Pimpin Sertijab PJU Kodam Hasanuddin

Makassar

Pilpres 2024, Relawan Puan Maharani Gelar Deklarasi di Makassar

Makassar

Polda Sulsel Gelar Pembinaan Tradisi Tiga Pilar