Ketiga kalinya Jasiman Sitorus, S.Kom., MM Terpilih kembali menjadi Ketum Sitorus Bogor Dohot Boruna Worskhop DPC AJWI, Bangun Sinergitas Dengan APWMI Dengan Memberikan Fasilitas Free Premi BPJS Bagi Peserta Pelatihan Llt Bupati Bogor Ingin Optimalkan Keberadaan Hutan Kota Pakansari Untuk Jaga Keseimbangan Ekosistem Lingkungan Sekjen Kemendagri Minta Jajaran Sekda Jalankan Tugas Bantu Kepala Daerah Bertemu Lindsay Hoyle di Inggris, Puan Minta Tak Ada Diskriminasi Produk RI

Home / Kota Bogor

Minggu, 31 Juli 2022 - 22:54 WIB

Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa Terkait RKUHP, DPRD Kota Bogor Surati DPR-RI dan Kemenkumham

HUMPROPUB – DPRD Kota Bogor secara resmi mengirimkan surat kepada DPR-RI dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait tuntutan dari tiga aliansi BEM di Kota Bogor yang mengkritisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan, keputusan menyurati DPR-RI dan Kemenkumham diambil oleh DPRD Kota Bogor dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan persetujuan seluruh pimpinan DPRD Kota Bogor dan anggota Banmus DPRD Kota Bogor, Selasa (26/7) dan langsung dikirimkan pada Rabu (27/7).

BACA JUGA  Danrem 061/Sk Brigjen TNI Rudy Saladin MA, pimpin acara serah terima Jabatan Komandan Yonif 315/Grd

“Alhamdulillah, tuntutan mahasiswa terkait RKUHP yang disampaikan ke DPRD Kota Bogor telah ditindaklanjuti,” ujar Atang, Sabtu (30/7).

Pria yang akrab disapa Kang Atang ini menilai, DPRD memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar pengawasan, penganggaran dan legislasi. Yakni mengawal suara rakyat disaat-saat kritis agar demokrasi bisa terus berjalan.

Ia juga menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang terus berusaha menjaga marwah DPRD Kota Bogor sebagai lembaga yang siap menerima aspirasi dari semua pihak, termasuk diantaranya mahasiswa.

BACA JUGA  Tarik minat generasi muda, Kabintaljarahdam gelar kampanye kreatif di Ponpes Muhammadiyah Toraja

“Terimakasih kepada seluruh anggota yang tetap menjaga marwah lembaga kita yang siap menerima aspirasi dari semua pihak,” tutupnya.

Untuk diketahui, tuntutan mahasiswa terkait penolakan RKUHP ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima. Selanjutnya, Safrudin menyampaikan surat aspirasi tersebut dalam rapat Badan Musyawarah.

Pria yang akrab disapa SB ini, membacakan tuntutan dari tiga kelompok mahasiswa ini yang berisikan tentang penolakan dan permintaan kepada DPR-RI dan Presiden Republik Indonesia untuk membahas kembali RKUHP dengan keterbukaan dan transparansi.

BACA JUGA  Tragedi Kanjuruhan, Kapolda Jawa Timur Minta Maaf

“Jadi dari aliansi BEM se-Bogor menuntut presiden dan DPR-RI untuk membahas kembali pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara,” ujar SB.

“Kedua, mendesak pemerintah untuk segera menghapus pasal-pasal yang bertentangan serta mengancam HAM dalam negara demokrasi,” pungkas SB.

Share :

Baca Juga

Kota Bogor

Ibadah Perayaan Natal GPIAI Filadelfia Berjalan Lancar

Kota Bogor

Bahas KUA-PPAS 2023, Komisi III Minta Pemkot Bangun Jalan

Kota Bogor

Pemkot Ajukan Anggaran Masjid Agung, DPRD Kota Bogor Minta Jaminan Pembangunan Rampung

Kota Bogor

Danrem 061/Sk Brigjen TNI Rudy Saladin MA, pimpin acara serah terima Jabatan Komandan Yonif 315/Grd

Kota Bogor

DPRD Kawal Musrenbang Kecamatan Kota Bogor Targetkan RPJMD Kota Bogor Rampung di 2024

Kota Bogor

Gelar RDP, Pansus Raperda Pinjol Serap Aspirasi Masyarakat

Kota Bogor

Imunisasi di Posyandu Dapat Bantuan Makanan Dari Dewan

Kota Bogor

SIDAK PEMBANGUNGAN SMAKBO, ENDAH PURWANTI JALANKAN AMANAH WARGA RW06 CIBULUH